PELAIHARI, INFO_PAS – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pelaihari, Eri Triyanto, mengikuti Zoom Meeting Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 bersama Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin, Senin (3/8). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Rutan Pelaihari bersama jajaran staf. Agenda ini menjadi bagian dari penyampaian hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui kegiatan tersebut, jajaran Rutan Pelaihari memperoleh arahan terkait hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai dasar peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan satuan kerja.
Kepala Rutan Pelaihari, Eri Triyanto, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi momentum evaluasi untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan di Rutan Pelaihari.
“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menjadi pedoman bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan. Seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti secara optimal agar pengelolaan anggaran semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pembinaan warga binaan,” ujar Eri.
Sementara itu, Staf Bendahara Rutan Pelaihari, Bayu Setiawan, menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen menjaga tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang sesuai regulasi. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan,” ungkap Bayu.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Rutan Pelaihari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan.
