*Sorong, Papua Barat Daya* – Korem 181/PVT yang diwakili oleh *Kasi Pers Kasrem 181/PVT Letkol Inf Efran Tri Hernowo, S.I.P.*, menghadiri pembukaan *Rapat Evaluasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Tahun 1447 H/2026 M* yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Hotel Vega Sorong, Jalan Frans Kaisiepo No. 28 KM 7, Kota Sorong, Jumat (17/7).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh **Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia** dan dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, kepala OPD, tokoh agama, pimpinan perbankan, serta tamu undangan lainnya.
Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, laporan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Papua Barat Daya, sambutan Gubernur Papua Barat yang diwakili Sekda Papua Barat Daya, sambutan Gubernur Papua Barat Daya, sambutan Menteri Haji dan Umrah RI, peresmian rapat evaluasi melalui pemukulan tifa, foto bersama, hingga penutupan.
Dalam laporan evaluasi disampaikan bahwa Papua Barat Daya telah memberangkatkan **439 Jemaah Haji** yang terbagi dalam dua kloter dengan kondisi kesehatan yang secara umum sangat baik. Selain itu, disampaikan berbagai usulan strategis, antara lain penambahan kuota haji, pembangunan asrama haji di Kota Sorong, penambahan personel, serta pembangunan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang representatif.
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menyampaikan aspirasi agar Kota Sorong dapat menjadi **Embarkasi Haji**, baik sebagai embarkasi antara maupun embarkasi definitif, yang didukung peningkatan fasilitas Bandara Domine Eduard Osok serta penambahan kuota haji guna mengurangi daftar tunggu yang saat ini mencapai sekitar **12 ribu calon jemaah**.
Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umrah RI menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji di Indonesia. Pemerintah berkomitmen memperkuat sumber daya manusia, menata sistem kuota secara transparan, mencegah praktik penyalahgunaan kuota, serta membuka peluang pembentukan embarkasi baru sesuai persyaratan yang berlaku.
Kehadiran Korem 181/PVT dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan TNI terhadap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
