PELAIHARI, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pelaihari bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin melaksanakan koordinasi sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait pembukaan Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Rutan Kelas IIB Pelaihari Eri Triyanto dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin Nirhono Jatmokoadi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam memperkuat layanan pemasyarakatan di daerah.
Pembukaan Pos Bapas di Kabupaten Tanah Laut menjadi langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat, khususnya bagi klien pemasyarakatan yang menjalani proses pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta reintegrasi sosial. Kehadiran Pos Bapas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas IIB Pelaihari, Eri Triyanto, mengatakan kerja sama tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran pemasyarakatan guna menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Melalui pembukaan Pos Bapas di Kabupaten Tanah Laut, kami berharap pelayanan pemasyarakatan dapat semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi ini juga akan memperkuat pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial sehingga klien pemasyarakatan memperoleh pendampingan yang lebih optimal,” ujar Eri.
Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin, Nirhono Jatmokoadi, menegaskan bahwa pembentukan Pos Bapas merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.
“Keberadaan Pos Bapas di Tanah Laut merupakan langkah nyata untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, kami optimistis proses pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, dan berkualitas,” kata Nirhono.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terbangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan jajaran pemasyarakatan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas serta mampu mendukung keberhasilan pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.
