Sorong – Papua Barat Daya, Korem 181/PVT menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diselenggarakan di Hotel Swiss-Belhotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (9/7/2026)
Dalam kegiatan tersebut, Korem 181/PVT diwakili oleh Kasi Ter Kasrem 181/PVT, Kolonel Arm. Ari Priyudono, S.Sos., M.Tr.(Han), didampingi Pasi Komsos Sterem 181/PVT Mayor Inf. Rudi Hartono.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Brigjen TNI Haryadi, S.E., selaku Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta dihadiri oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si., perwakilan BPS RI Gus Pramono, Perencana Ahli Madya Bappenas Maharani, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya Drs. George Japsenang, M.Si., serta unsur DPR Papua Barat Daya, Bawaslu, MRP Papua Barat Daya, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Lagu Tanah Papua, serta doa bersama. Selanjutnya, Brigjen TNI Haryadi, S.E. menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yang membahas kondisi dan strategi peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Papua dan Daerah Otonomi Baru.
Materi yang disampaikan meliputi data dan analisis statistik dari BPS RI, arah kebijakan pembangunan demokrasi dari Bappenas, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari Kemendagri, serta kondisi dan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta sebagai forum bertukar gagasan dan masukan dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat di Papua dan wilayah DOB.
Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Korem 181/PVT menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi yang aman, kondusif, serta memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat sebagai bagian dari pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.
